Grobogan 'Gawat Darurat'? Jati Purnomo Ungkap 3 PR Besar di Musrenbang!
Oke, siap! Berikut adalah penulisan ulang berita berdasarkan data yang kamu berikan, dengan gaya bahasa kasual dan improvisasi:
Grobogan ‘Gawat Darurat’? Jati Purnomo Ungkap 3 PR Besar di Musrenbang!¶
Eh, guys, lagi pada ngapain nih? Tau gak sih, Grobogan itu ternyata lagi punya PR besar yang harus diselesaikan? Waduh, kok bisa? Yuk, simak selengkapnya!
image just illustration
Sorotan Tajam dari Rektor ITB-MG¶
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Grobogan (ITB-MG), Jati Purnomo, baru-baru ini angkat bicara soal rencana RKPD 2026 yang dipaparkan oleh Bappeda Grobogan. Menurut beliau, ada tiga masalah utama yang perlu jadi perhatian serius:
- Kemiskinan: Angka kemiskinan di Grobogan masih tinggi, padahal daerah ini notabene adalah daerah produksi. Aneh kan?
- Ketenagakerjaan: Isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian penting. Lapangan kerja yang memadai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Indeks Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM memegang peranan kunci dalam kemajuan Grobogan. Jika SDM tidak berkualitas, sulit untuk bersaing dan berkembang.
Bukan Cuma Soal APBD¶
Jati Purnomo menekankan bahwa kondisi ekonomi Grobogan gak cuma bergantung pada APBD, tapi juga dari gerakan ekonomi masyarakat. Program-program yang dibuat sebaiknya mendukung kegiatan masyarakat, bukan sekadar memberi bantuan langsung.
Contohnya, bantuan traktor dan mesin pemanen. Menurut Jati, bantuan kayak gini kurang efektif kalau petaninya gak paham cara mengoperasikannya. Akhirnya malah sia-sia!
image just illustration
Pentingnya Digitalisasi¶
Gak cuma itu, Jati juga mendorong agar SDM di berbagai sektor melek digitalisasi. Mulai dari UMKM, pertanian, perdagangan, perikanan, dan sebagainya. Dengan digitalisasi, ekonomi bisa lebih meningkat!
Khusus untuk koperasi, ITB-MG siap mendampingi melalui program inkubator, dari sisi kampus, teknologi, dan pemasaran. Keren kan?
Kritik Pedas dari Forum Disabilitas¶
Di sisi lain, Budi Haryanto dari Forum Komunitas Disabilitas Grobogan (FKDG) mengkritik agenda Musrenbang yang gak pernah menerima usulan dari kaum difabel. Usulan yang mereka sampaikan ke beberapa OPD kayak gak digubris gitu, guys. Sedih banget!
Budi juga mempertanyakan soal pendataan jumlah penyandang disabilitas yang gak sinkron. Data di Dinsos, Disporabudpar, dan OPD lainnya beda-beda. Akibatnya, bantuan PKH untuk mereka ada yang diputus. Waduh, kok bisa gitu ya?
Tanggapan dari Bappeda¶
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Grobogan, Adityawarman, menjelaskan bahwa semua usulan anggaran yang masuk masih sebatas usulan kegiatan, subkegiatan, dan program. Nantinya, usulan ini akan disusun menjadi RKPD yang jadi acuan masing-masing OPD.
Tapi, disetujui atau enggaknya usulan tersebut, tergantung tingkat prioritasnya. Kalau prioritasnya masih di bawah yang lain, ya gak bakal diakomodir.
Adityawarman juga menambahkan bahwa Pemkab Grobogan fokus ke penguatan SDM yang berdaya saing. Pihaknya mendorong semua OPD untuk memetakan kembali teknis di masyarakat dan menggali kegiatan apa yang bisa didukung.
Kesimpulan: Grobogan Butuh Perhatian Serius!¶
Nah, dari berita ini, kita bisa lihat bahwa Grobogan punya banyak PR yang harus diselesaikan. Mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, kualitas SDM, hingga perhatian terhadap kaum difabel. Semoga pemerintah daerah bisa lebih serius dalam menangani masalah ini ya!
Gimana menurut kalian? Ada ide atau masukan lain? Yuk, komen di bawah! Jangan lupa share artikel ini ke teman-teman kalian ya! Siapa tau ada yang tertarik untuk ikut berkontribusi untuk kemajuan Grobogan. Sampai jumpa di artikel berikutnya!
Posting Komentar