Data Kemiskinan Bikin Ekonomi Gawat? Kata Ekonom Celios, Datanya Kurang Akurat!
Eh, tau gak sih? Data kemiskinan di Indonesia lagi jadi sorotan nih! Center of Economic and Law Studies (Celios) bilang datanya simpang siur dan kurang akurat. Katanya sih, kalau datanya gak bener, pemulihan ekonomi di semester II 2025 bisa-bisa minim! Gawat kan? Yuk, kita bedah lebih dalam masalah ini!
Data Kemiskinan: Antara Fakta dan Angka¶
image just illustration
Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Celios, blak-blakan soal ini dalam diskusi virtual. Dia bilang akurasi data kemiskinan dan pengangguran itu penting banget, apalagi kondisi ekonomi lagi kurang stabil. Perang dagang aja bisa bikin kita rugi Rp 164 triliun!
“Ini satu hal yang urgent dan sebenarnya sudah lama ingin disuarakan,” ujar Bhima.
Dampak Data yang Gak Akurat¶
Kalau data kemiskinan gak akurat, dampaknya bisa ke mana-mana lho:
- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Situasi ekonomi yang memburuk bisa bikin banyak PHK.
- Serapan Kerja Berkurang: Perusahaan jadi nunda perekrutan atau gak perpanjang kontrak pekerja.
- Bonus Dipotong: Bahkan, bonus dan tunjangan pekerja juga bisa kena potong!
Bayangin aja, kalau ada Satgas PHK, mereka jadi gak tau siapa yang harus ditolong duluan. Data yang akurat itu super penting buat mastiin korban PHK dapet haknya dan bantuan dari pemerintah.
Mantab: Makan Tabungan?¶
Bhima juga nyinggung soal fenomena “makan tabungan” alias mantab. Katanya, banyak kelompok menengah yang terpaksa nurunin gaya hidup karena tekanan ekonomi. Suku bunga yang tinggi juga bikin mereka jadi kelompok miskin baru.
“Apakah data orang miskin baru itu juga sudah ter-capture, sudah diambil oleh pemerintah?” tanya Bhima.
Pertanyaan bagus nih! Gimana caranya pemerintah bisa ngasih bantuan yang tepat sasaran kalau datanya aja gak bener?
Kondisi Industri: Lagi Pada Loyo?¶
image just illustration
Bhima juga menyoroti kondisi berbagai industri yang lagi pada tertekan. Penjualan kendaraan bermotor, mesin konstruksi, ritel, dan properti semuanya pada turun! Harga komoditas juga lagi gak bagus.
“Padahal kita lihat efek dari industri yang tertangkap saja misalnya oleh data-data dari BPS itu kan semuanya turun, tapi kok tingkat pengangguran terbukanya rendah,” tuturnya.
Bank Dunia: Lebih Ngeri Lagi!¶
Bhima juga nyinggung data dari Bank Dunia yang bilang 60,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Kalau datanya kayak gini, anggaran subsidi energi dan perlindungan sosial jadi gak relevan dong?
“Ini pentingnya melihat secara jernih apa yang perlu kita lakukan dengan pendataan yang ada di pemerintah saat ini,” ujarnya.
Stimulus Pemerintah: Kurang Nampol?¶
image just illustration
Stimulus pemerintah juga jadi sorotan nih. Bantuan subsidi upah yang sekarang cuma Rp 150 ribu per bulan (dulu Rp 600 ribu pas Covid-19) dinilai terlalu kecil. Belum lagi, yang dapet cuma pekerja formal yang datanya ada di BPJS Ketenagakerjaan.
“Lalu yang pekerja informal dan outsourcing, pasti tidak dapat subsidi upah,” jelas Bhima.
Diskon tarif listrik juga menimbulkan pertanyaan. Kenapa cuma buat pelanggan 1.300 VA? Gimana nasib pekerja yang ngekos atau ngontrak yang listriknya di atas 1.300 VA?
“Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah sudah kecil, datanya juga tidak terlalu akurat efeknya juga pasti akan minim kepada pemulihan ekonomi di semester II 2025,” ungkap Bhima.
Kesimpulan: Saatnya Berbenah Data!¶
Data kemiskinan yang akurat itu penting banget buat bikin kebijakan yang tepat sasaran. Pemerintah gak perlu takut buat revisi data dan metodologi. Jangan sampai karena males revisi, banyak orang yang berhak malah gak dapet bantuan!
Gimana menurut kamu? Setuju gak kalau pemerintah harus lebih serius soal data kemiskinan? Yuk, kasih pendapatmu di kolom komentar! Kalau kamu pengen tau info-info menarik lainnya, jangan lupa mampir lagi ya!
Posting Komentar