Jurang Menganga: 60 Keluarga Kuasai Lahan, Kemiskinan Meroket!
Wih, gawat! Jurang ketidakadilan di Indonesia makin dalam aja nih. 60 keluarga kuasai lahan segede gaban, sementara kemiskinan makin meroket! Ini bukan lagi masalah biasa, tapi udah bom waktu yang siap meledak. Penasaran kan gimana ceritanya? Yuk, kita bedah satu per satu!
Jurang Menganga: Lahan Dikuasai Elite, Rakyat Merana!¶
image just illustration
Tanah dan Kemiskinan: Dua Sisi Mata Uang¶
Bayangin deh, satu keluarga bisa punya tanah seluas tiga kali Pulau Bali! Sementara jutaan keluarga lain nggak punya sepetak pun buat bercocok tanam atau sekadar bangun rumah. Kementerian ATR/BPN aja sampe geleng-geleng kepala ngeliat data ini. Gile bener!
Data berbicara, dari 70 juta hektar lahan non-hutan, 46% atau sekitar 30 juta hektar dikuasai cuma sama 60 keluarga pemilik korporasi. Ini bukan lagi isu burung, tapi udah pengakuan resmi dari negara.
Di sisi lain, Bank Dunia bilang, 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Artinya, penghasilan mereka kurang dari Rp 110.000 per hari. Miris banget kan?
Indonesia emang negara berpendapatan menengah ke atas, tapi ironisnya, kita nangkring di posisi keempat negara dengan proporsi penduduk miskin terbesar di dunia. Kalah sama Afrika Selatan, Namibia, dan Botswana! Ini aib besar buat negara kita!
Sektor Informal: Potret Buram Dunia Kerja¶
Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 nunjukkin, sekitar 60% tenaga kerja Indonesia ada di sektor informal. Mereka kerja tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian pendapatan, dan rentan banget sama krisis ekonomi.
Bahkan, di sektor formal pun, banyak pekerja yang tergolong working poor. Mereka punya pekerjaan, tapi penghasilannya nggak cukup buat memenuhi kebutuhan dasar. Kerja keras tiap hari, tapi tetep aja susah keluar dari kemiskinan.
Jebakan Negara Berpendapatan Menengah¶
Ketimpangan kepemilikan tanah, angka kemiskinan yang tinggi, dan dominasi sektor informal adalah tiga fakta utama yang bikin Indonesia kejebak dalam middle income trap. Kita gagal nembus ambang kemajuan dan terus berkutat di kelas menengah.
Nggak cukup cuma tambal sulam atau program populis sesaat. Kita butuh lompatan besar, paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis manusia yang ngeliat populasi besar bukan sebagai beban, tapi sebagai aset strategis.
Sejarah Kelam Penguasaan Tanah¶
Perebutan tanah udah jadi bagian dari sejarah peradaban manusia sejak zaman kuno. Tanah adalah sumber kehidupan, objek dominasi, dan alat kekuasaan.
Dalam tradisi Romawi Kuno, ada pepatah: “Terra mater est omnium rerum”—tanah adalah ibu dari segala sesuatu. Siapa yang kuasai tanah, kuasai dunia!
Kolonialisme juga nggak kalah parah. Tanah rakyat adat disita, disertifikasi ulang atas nama negara kolonial, dan dialihkan ke tangan korporasi asing maupun tuan tanah baru.
Di era modern, tanah jadi objek spekulasi pasar, sumber rente, dan instrumen akumulasi kapital. Sistem hukum negara justru memperkuat ketimpangan ini.
Indonesia: Dari Cultuurstelsel hingga Reformasi¶
Di masa penjajahan Belanda, sistem Cultuurstelsel dipake buat nguasai dan maksa rakyat Indonesia nanam komoditas ekspor. Tanah yang dulunya dikuasai rakyat adat dialihkan ke tangan pengusaha Belanda dan pemerintah kolonial.
Setelah merdeka, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 bertujuan mendistribusikan tanah secara lebih adil. Tapi, realitasnya nggak sesuai harapan. Konsentrasi penguasaan tanah tetep berlangsung di tangan segelintir elite.
Di era Orde Baru, program transmigrasi dan proyek pembangunan besar-besaran justru semakin nambah ketimpangan. Tanah masyarakat adat atau petani kecil sering kali diambil alih oleh negara.
Di era pasca-Reformasi, ketimpangan penguasaan tanah makin mencolok. Satu keluarga kuasai tanah seluas tiga kali luas Pulau Bali! Ketimpangan ruang tanah nggak cuma terjadi di darat, laut pun mulai dikuasai.
image just illustration
Pagar-pagar laut berdiri tegak, membatasi ruang hidup nelayan tradisional. Laut yang dulu terbuka kini dikavling, dijual, dan dipagari. Nelayan yang berani melawan, justru dikriminalisasi. Inilah paradoks dari negara yang berazaskan Pancasila!
Bekerja, Tapi Tetap Miskin?¶
Di Indonesia, kerja keras nggak jamin keluar dari kemiskinan. Jutaan orang kerja banting tulang tiap hari, tapi jangankan hidup layak, buat bertahan hidup pun sering kali nggak cukup. Mereka adalah working poor.
Mereka kerja tanpa perlindungan sosial, terjebak dalam sistem kerja yang eksploitatif, dengan biaya hidup yang terus naik, sementara upah tetep stagnan. Data Susenas dan BPS nunjukkin, sektor pekerjaan tertentu, terutama sektor informal, sangat rentan terhadap kemiskinan.
Fenomena working poor juga keliatan jelas dalam ekosistem kerja digital atau gig economy, kayak pengemudi ojek online. Mereka kerja keras hampir tanpa henti, terikat oleh algoritma dan target yang terus berubah. Padahal, nggak ada jaminan sosial layaknya pekerja formal.
Ketidakadilan Diungkap, Penindakan Minim?¶
Pemerintahan baru punya ambisi buat dorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan mencapai kemandirian nasional. Tapi, ambisi ini bakal susah tercapai kalo persoalan ketimpangan akses terhadap tanah dan pekerjaan nggak ditangani secara serius.
Pendekatan trickle-down effect yang diadopsi pemerintahan Orde Baru terbukti gagal menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Kekayaan justru semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elite ekonomi.
Laporan Credit Suisse Global Wealth Report tahun 2023 nyatet, 10% kelompok masyarakat terkaya di Indonesia nguasai lebih dari 75% total kekayaan nasional!
Pendirian super holding company bernama Danantara juga menimbulkan pertanyaan serius tentang konsentrasi kekuasaan ekonomi. Pengungkapan kasus-kasus ketidakadilan di awal pemerintahan Prabowo pun dikhawatirkan cuma jadi alat pergantian aktor kekuasaan, bukan sarana menuju reformasi sistemik.
Saatnya Bergerak!¶
Udah saatnya kita nggak cuma diem dan ngeliat ketidakadilan ini terus terjadi. Kita harus berani bersuara, menuntut perubahan, dan ikut ambil bagian dalam mewujudkan keadilan sosial.
Jangan biarin jurang ketidakadilan ini makin dalam! Mari kita kawal kebijakan pemerintah, dukung gerakan-gerakan sosial, dan terus berjuang demi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
Gimana menurut kamu? Apa yang bisa kita lakukan bersama untuk mengatasi masalah ini? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar! Jangan lupa, kunjungi lagi website ini untuk informasi menarik lainnya!
Posting Komentar