Proyek DPRD Jombang di Spanyul "Disunat"? Warga Geram!
Waduh, ada apa lagi nih di Jombang? Proyek DPRD kok malah jadi masalah? Yuk, kita bahas lebih lanjut!
Proyek DPRD Jombang di Spanyul Diduga “Disunat”? Warga Geram!¶
image just illustration
Kabar nggak enak datang dari Jombang, Jawa Timur. Proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang seharusnya jadi kebanggaan, malah jadi bahan omongan. Dana dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Jombang Tahun Anggaran 2025 diduga kuat bermasalah. Warga dan aktivis pun angkat bicara!
Apa yang Terjadi?¶
Proyek TPT senilai Rp250 juta yang terletak di Dusun Sepanyul, Desa Spanyul, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, diduga dikerjakan asal-asalan dan ada indikasi pemotongan anggaran. Bayangin aja, duit rakyat kok malah dikorupsi?
Ketua LSM Generasi Nasional Hebad (GeNaH), Hendro Suprasetyo, bahkan sampai turun tangan melakukan penelusuran. Hasilnya? “Ada beberapa anggaran pokir yang disalahgunakan, salah satunya proyek di Desa Spanyul,” tegasnya pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Modus Pemotongan Anggaran¶
Menurut Hendro, pemotongan anggaran ini nggak main-main, bisa sampai 15 persen hingga 30 persen! Dia juga mengklaim sudah tahu gimana modus yang digunakan dalam praktik kotor ini. Wah, parah banget ya!
Pengerjaan Asal-Asalan¶
Nggak cuma soal pemotongan anggaran, pengerjaan proyek TPT ini juga diduga nggak sesuai standar. Warga setempat juga mengeluhkan bahwa pekerjaan tetap berjalan meski kondisi sungai di lokasi masih tergenang air.
“Pekerjaannya tetap jalan padahal sungai masih banjir. Kalau begini, bangunannya bisa cepat rusak,” ujar NR, seorang warga sekitar, pada Sabtu, 14 Juni 2025. Duh, sayang banget kan kalau bangunan baru langsung rusak?
Dugaan Setoran ke Oknum Dewan¶
Rumor yang beredar di masyarakat juga nggak kalah bikin geleng-geleng kepala. Ada dugaan praktik setoran atau fee proyek pokir yang diserahkan kepada oknum anggota dewan. “Katanya sih ada setoran ke orang dewan. Itu informasi yang beredar di masyarakat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Langkah Selanjutnya¶
Hendro Suprasetyo menyatakan akan segera melaporkan dugaan penyimpangan ini kepada aparat penegak hukum (APH). “Sementara ini ada satu TPK, kepala desa, dan oknum anggota DPRD yang akan kami laporkan,” tuturnya. Semoga kasus ini segera diusut tuntas ya!
Kesimpulan¶
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi transparansi dan pengawasan dana pokir DPRD Jombang. Aktivis dan warga mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan proyek-proyek serupa.
Gimana menurut kamu tentang kasus ini? Apakah perlu ada pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pokir? Yuk, berikan komentar dan pendapatmu di bawah ini! Jangan lupa kunjungi lagi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.
Posting Komentar